Data Kependudukan Percepat Layanan dan Hindari Pemalsuan Data

Jakarta, Lebih dari satu dasawarsa, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil terus melakukan upaya pendataan penduduk dan membangun database kependudukan nasional yang sistematik, terstruktur, dan aman agar bisa dimanfaatkan dalam segala apsek kehidupan dan semua urusan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) mengamanatkan bahwa data kependudukan di antara pemanfaatannya adalah untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat tanda tangan kerjasama dengan PT. Endik di SCTV Tower, Jakarta, Jum’at (13/07/2018) menyampaikan, pemanfaatan data kependudukan di antaranya akan mempercepat layanan dan terhindar dari upaya pemalsuan data.“Tentunya bagi institusi lembaga yang menjadi mitra, pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Dukcapil dapat membantu percepatan terselenggaranya layanan dan terhindar dari upaya pemalsuan data,” ungkap Prof Zudan.  

Kementerian/lembaga dapat memperoleh hak akses pemanfaatan data kependudukan yang diatur ketat secara teknologi, peraturan, dan kebijakan oleh Kementerian Dalam Negeri.  

Hak akses ini selanjutnya dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga untuk mempermudah layanan kepada masyarakat dan pelanggan. Untuk memperoleh ijin konektivitas pengaksesan data dilakukan setelah penandatanganan kerjasama, sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut serta terhindar dari kemungkinan penyalahgunaa,” sambung Prof. Zudan.  

Diharapkan oleh Prof. Zudan, lembaga yang telah berkomitmen dan menjalin kerjasama dengan Ditjen Dukcapil dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengakomodasi perkembangan dunia usaha. Sementara dari sisi masyarakat, dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sumber : dukcapil.kemendagri.go.id